Ketika kemiskinan jadi tontonan

Oleh: Cut Hasniati
Staf INFOKOM Aceh Singkil
Email: chasniati2000@yahoo.com                     

 

 

            Di Jakarta, orang miskin tinggal di kolong jembatan, mengais makanan dari sampah, dan menjadi penghuni jalanan tanpa rumah. Di Papua, yang namanya orang miskin itu adalah mereka yang bila sakit harus berjalan kaki berhari-hari untuk mencapai Puskesmas, sehingga saudara-saudara kita ini malah meninggal di perjalanan. Adapun di Surabaya, seorang Pastor Pius mengajak anak jalanan untuk menabung Rp 50 (lima puluh rupiah) sehari sebagai bekal masa depan mereka. Di Tangerang lain lagi. Seorang Izaak menjual rumahnya untuk membiayai operasional rumah untuk anak-anak cacat yang dibinanya, sehingga Izaak-pun menjadi bertambah miskin (Johan Purnama, Aktivis Sosial).

 

Dilain tempat dan suasana, elit pejabat sedang menghabiskan waktu di café berkelas. Satu cangkir kopi dan cerutu yang harganya berkisar tiga jutaan adalah satu kenyataan yang kontradiktif, padahal masyarakat miskin disekitar kafe tempat mereka pesta minum, memikirkan uang  tiga juta saja tidak pernah, apalagi  untuk memilikinya. Gaya hidup para pejabat yang tidak ada sense of crisis, diperparah lagi dengan kemelut dan kondisi sosial plus korupsi yang merajalela, membuat Indonesia adalah surga bagi para koruptor dan stempel ini  sudah terkenal sampai keseluruh dunia. Maka, jangan terkejut ketika Anda berkesempatan ke luar negeri dan mengenalkan diri dari Indonesia, mereka akan langsung membayangkan daerah koruptor nomor wahid di dunia. Apes benar nasib rakyat, sudah menderita karena tidak mendapat perhatian dan akses dari negara (sesuai pasal 27 UUD `45), sudah begitu masih terus digerogoti haknya oleh elit dengan berbagai macam model korupsi yang tidak pernah terjamah oleh hukum.

 

Bukan tidak ada kajian dan diskusi untuk membahas isu kemiskinan ini yang terus mengkhawatirkan di Indonesia dan khususnya di Aceh sebelum dan paska tsunami, banyak sudah seminar, lokakarya, pertemuan, sarasehan, kajian ilmiah dan lain-lain yang membahas masalah kemiskinan serta upaya penanggulangannya. Bukan hanya bertaraf  lokal dan nasional namun juga internasional. Tapi faktanya, sampai hari ini penduduk miskin di Indonesia tidak berkurang bahkan cenderung meningkat. Pada  level kabupaten/kota serta desa atau dusun, terdapat bukti kongkrit penduduk miskin dengan berbagai indikator yang mereka alami: tinggal di rumah reot/gubuk, tidak adanya fasilitas listrik, sanitasi yang buruk, makanan yang hanya satu jenis sepanjang minggu, pakaian yang tidak terbeli walaupun dalam satu tahun sekali.  Jumlah ini akan bertambah banyak lagi jika dilihat lagi keluarga dan person yang juga tidak pula bisa dikatakan hidup berkecukupan walaupun keadaan mereka tidak terlalu buruk dari indikator diatas.

 

      Nurani yang hilang

Ironinya, banyak diskusi tentang kemiskinan dilakukan di hotel berbintang, lha, diskusi tentang pengentasan kemiskinan kok di tempat mewah? Jadi, apakah ini yang menyebabkan pengentasan kemiskinan di negara kita ini hanya sebatas konsep dalam kertas kerja yang tebalnya hampir lima cm? (Johan Purnama, Aktivis Sosial). Banyak konsep yang dilahirkan oleh pakar,  tapi sampai hari ini sepertinya belum ada perubahan yang berarti bagi masyarakat miskin. Program besar Pemerintah seperti kompensasi BBM, dana BOS, Jadup, Subsidi Beras Miskin, dalam pelaksanaaanya tidak terukur secara statistik berapa perkiraan penduduk yang diharapkan dapat selesai dari status ”miskin”. Apakah benar program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan menjawab permasalahan mereka, atau malah menimbulkan ketergantungan baru dan membuat collaps mereka ketika bantuan dihentikan.

 

Disamping itu, bantuan yang  diberikan dilapangan dalam aplikasinya syarat dengan penyimpangan beneficiaries, korupsi, mark-up, dan lain-lain. Program dilapangan ini juga perlu pengawalan dalam pelaksanaannya, bukan berita baru kalau semua program yang sasarannya ”masyarakat miskin” biasanya dinikmati oleh  ”masyarakat miskin hati”.

 

      Program Komprehensif dan Berkelanjutan

Berdasarkan argumentasi diatas, perlu dilakukan program yang suistanable, kongkrit, terukur, mencapai sasaran, ditambah pengawasan intensif. Untuk menunjang pelaksanaan perlu dilakukan validitasi data  masyarakat yang masih tergolong miskin. Biro Pusat Statistik (BPS) harus melakukan validatasi atas hasil sensus sehingga memudahkan depertemen  yang terkait untuk membuat dan melaksanakan program.

 

Berdasarkan pengalaman dan program pengentasan kemisikinan yang pernah dilakukan sebelumnya, saya mencoba memberikan pendapat  program, metode serta mekanisme kegiatan yang harus dilakukan. Sadar masukan dibawah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis bukan pakar ekonomi, setidaknya berharap  hal ini mengacu dari realitas yang sering penulis lihat di lapangan. Pertama; Membuat program bersifat bantuan darurat atau disebut ”first program” untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat miskin yang disalurkan oleh Departemen Sosial dan Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota. Beneficiaries harus dibedakan antara masing-masing lembaga untuk mencegah overlapping, dan memudahkan pemerataan. Selanjutnya program kedua; ”continue program”, pada pogram kedua ini Depertemen Perindustrian dan Perdagangan serta dinas terkait di provinsi dan kabupaten (Perindag, Dinas UKM, Bagian Ekonomi Setda provinsi/kabupaten) memberikan penguatan ekonomi kepada masyarakat miskin yang sudah dibantu kebutuhan primernya melalui ”first program” diatas.

 

Penguatan ekonomi dijalankan setelah mendapat list potensi, bakat, keadaan alam, ketersedian bahan baku dan pasar. Kemudian diberikan life skill training bagi masyarakat miskin sesuai dengan list bakat diatas misalnya kerajinan, pertukangan, nelayan, home industri dan bentuk lainnya. Pemberian modal usaha yang bersifat ”revolving fund”, dikelola oleh masyarakat setempat dengan penciptaan lembaga LKM baru di kemukiman setempat. Mekanisme dan jumlah dana ekonomi, cara pengembalian dan sanksi ditetapkan sendiri oleh penerima modal usaha. Pemberian dispensasi diberikan kalau memang masyarakat tidak mengembalikan karena adanya faktor yang mempengaruhi bukan karena kemalasan dan tidak adanya usaha mereka. Kedua, keberlanjutan program harus dirancang dan disusun secara komprehensif menjadi program bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Konsep yang lengkap meliputi : jumlah dana, kriteria beneficiaries, mekanisme pelaksanaan, sistem pemberian dan pengembalian bantuan, pengawasan, dengan tetap dipublikasikan ke masyarakat untuk diperbaiki sesuai dengan keadaan dan kemauan mereka. Dalam setiap tahun sudah ada proyeksi berapa dana yang disalurkan melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten. Jumlah total beneficiaries dan berapa person/KK dan daerah yang mana yang menerima dana dari masing-masing lembaga diatas, sehingga ada pemerataan dan mencegah overlapping. Ketiga, penanggungjawab kegiatan adalah instansi masing-masing  sesuai dengan sumber dana, untuk melakukan pengawasan efektif, dilakukan kerjasama dengan LSM/Organisasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten setempat  selama program berlangsung dan memastikan pendampingan sampai daerah miskin yang bersangkutan dapat mandiri minimal 50 %.      

 

Apabila di setiap daerah di indonesia komitmen dengan program diatas dan mengalokasikan 40 % APBD nya untuk program diatas itu pula, penulis sangat yakin angka kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Aceh akan dapat ditekan bahkan bisa jadi hanya tinggal dibawah 10% seperti di Amerika dan negara Eropa lainnya. Apabila dianalisis susunan dan struktur program yang ditawarkan oleh dinas/badan dan instansi dalam APBD kabupaten kota sangatlah miris, karena sebagian besar isinya adalah  belanja untuk operasional. Sesuai Kepmendagri 29/2004 tentang penyusunan APBD, belanja dibagi dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.  Belanja Langsung adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program yang bertujuan memberikan pelayanan, asistensi, dan bantuan langsung untuk masyarakat. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang digunakan untuk operasional untuk membiayai sehingga suksesnya direct program untuk masyarakat seperti gaji pegawai,  perjalanan dinas, kantor, dan lainnya semuanya untuk memudahkan aparatur untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan direct program.

 

Sayangnya, Jumlah Belanja Tidak Langsung  hampir di semua APBD kabupaten kota sekitar 20-30 % dari total pagu APBD, dan anehnya, sebagian besar Belanja Langsung yang terjabar dalam program-program yang ditujukan untuk masyarakat ini hampir seluruhnya juga berisi biaya penunjang untuk pelaksanaan keigatan seperti tunjangan pelaksana kegiatan, honorarium saat pelaksanaan kegiatan, biaya transportasi, fee, biaya sewa kegiatan. Celakanya lagi, semua rincian kegiatan-kegiatan dari program kembali membiayai semua biaya-biaya operasional diatas. Walhasil Belanja Langsung akhirnya hanya sekitar 40 % kembali dinikmati oleh aparatur sebagai penunjang kegiatan. Artinya, belanja riil yang ditujukan untuk masyarakat hanya 30 % dari total pagu APBD, itupun masih riskan karena besar kemungkinan dikorup oleh elit lainnya, indikasi mark-up bahkan penyimpangan (tidak disalurkan/dilaksakan walaupun dalam laporan tetap dicantumkan).

 

Sudah selayaknya, untuk kemajuan bangsa dimasa yang akan datang, siapapun yang mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan mempunyai visi dan action yang sama dilapangan untuk program pengentasan kemiskinan ini. Pengawasan ketat struktur APBD yang lebih berpihak pada rakyat harus dengan tegas dilakukan.

 

Program-program yang dirancang untuk pengentasan kemiskinan kita harapkan bukan hanya dirancang sebagai ”proyek” semata. Bila kemiskinan dan ketidakberdayaan ini telah menjadi ”proyek”, maka lepaslah semua esensi pengentasan kemiskinan ini. Akhirnya, semuanya menjadi sia-sia karena pengentasan kemiskinan, pemberdayaan atau apapun namanya, hanya tinggal nama saja. Proyek pengentasan kemiskinan ini akan menjelma menjadi sebuah simbol, proyek pemanis bibir dan isapan jempol belaka. Hal ini sudah terbukti dari perjalanan bangsa ini selama 61 tahun, kemiskinan masih tetap menyelimuti bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini.

 

Sumber : www.acehinstitut.org

Tag:,

About mjundi

aslibetawi rawabelong, hobby berpetualang, baca buku, olahraga, and wirausaha dll dech

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: